Bener Meriah | METRO ONE – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Gayo sesalkan sikap pihak Polres Bener Meriah yang baru baru ini diduga mengabaikan kasus tindak pidana korupsi dan pencatutan nama KPK. Polres Bener Meriah terkesan tak tegas dan cendrung “melempem”
Sikap ” tak jantan” aparat penegak hukum Polres ini ditegaskan Mulyadi selaku aktifis GeRAK kepada METRO ONE di kantornya Kamis (23/01/2020. “Kami menyesalkan ketidak tegasan aparat Kepolisian Bener Meriah terkait pernyataan di beberapa media online tentang kasus kaburnya Bedahara yang merangkap sebagai operator Desa Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Oknum bendahara itu membawa uang desa 300 Juta lebih dan ini adalah bentuk lemahnya supremasi hukum di Kabupaten penghasil kopi ini. GeRAK Gayo melalui Mulyadi menyesalkan terkait kaburnya bendahara desa yang membawa lari Dana Desa, serta adanya dugaam pemalsuan tandatangan Kepala desa oleh oknum bendahara adalah tindakkan melawan hukum.
“Kasus ini bukanlah delik aduan ketika ada uang negara yang dibawa kabur tentu pihak yang dirugikan adalah negara. Salah bila pihak Polres belum melakukan atau memproses lantaran tidak ada yang melapor dan tidak ada pihak yang dirugikan”. “Belum lagi kasus dimana ada masyarakat Pintu Rime Gayo yang baru baru ini ditahan pihak Polres karena pengakuanya ke beberapa orang pejabat, dia mengaku sebagai Petugas KPK”, beber Mulyadi yang merupakan ativis GeRAK.
Menurut Mulyadi, anehnya lagi pihak Polres Bener Meriah malah melepaskan oknum masyarakat yang sudah jelas mencatut nama baik atau institusi KPK dengan maksud tertentu. Dan ini juga adalah perbuatan melawan hukum yang semestinya pihak Polres harus melajutkan kasus ini.
“Soal kemudian dia bersalah atau tidak biarkanlah pihak Pengadilan yang memutuskan. Jadi GeRAK Gayo dalam waktu dekat akan melaporkan dua kasus ini ke Polda Aceh atas sikap Polres Bener Meriah yang dinilai melemahkan penegakan supremasi hukum di negeri atas awan ini” ujar Mulyadi tegas (MO/bram)
