Takengon | METRO ONE – Reje Gunung Suku Mukhtaruddin membantah keras tudingan miring masyarakat terhadap dirinya. Ia dianggap bukan sosok Reje yang bisa dijadikan panutan, bahkan diminta untuk diberhentikan. Ia tanggapi dengan bijak semua tudingan itu, ia berbicara lugas.
Semua bantahan yang disajikan secara lugas itu disampaikan Mukhtaruddin dalam konfrensi pers yang digelar Rabu (10/6) sore.
Beberapa tudingan yang mendeskreditkan Reje, satu persatu ia jelaskan secara gamblang, terbuka dan akuntabel. “Terkait tentang demokrasi pemilihan aparatur kampung, bukan saya yang memilih, malainkan masyarakat itu sendiri. Saya hanya memilih pengawas Syariat Islam dan para kaur di desa ini, karena itu merupakan hak preogratif seorang reje dalam menentukan perangkatnya. Tentang bansos juga bukan Reje yang menetapkan siapa saja yang berhak menerima. Kami pihak desa hanya terima kupon dari kecamatan. PKH juga bukan Reje yang menetapkan siapa yang berhak menerima program dari dinas sosial, tetapi ada instansi yang berwenang untuk penetapan nya. Sedangkan mengenai dana desa kami saat ini sedang dalam pemeriksaan dari ekspektorat” ujar Mukhtaruddin dengan lugas
Penegasan Reje ini dipertegas oleh beberapa tokoh masyarakat setempat, diantaranya Harun Ibrahim. Tokoh masyarakat kelahiran 1933 mengaku cukup prihatin dengan kondisi desa Gunung Suku pada saat ini. “Saya berharap kepada masyarakat dan aparatur desa agar bisa saling memaafkan jangan ikuti hawa nafsu. Saya malu dengan kondisi desa saat ini yang sudah menjadi buah bibir, saling tuding dan menyalahkan orang yang belum tentu bersalah. Tegur dulu bila ada dugaan kesalahan, bukan langsung maen unjuk rasa, semua masalah pasti ada jalan keluar” tegasnya.
Adanya riak riak antara Reje dengan masyarakat sudah dijembati oleh
Ketua Ragam Genap Mupakat (RGM) Hambali. Hambali coba memfasilitasi kekisruhan dengan adanya unjuk rasa warga ke kantor Camat terkait kinerja sang Reje. “Awal mula terjadinya unjuk rasa masyarakat ke kantor Camat dikarenakan adanya permintaan sebagaian masyarakat untuk pemerataan bantuan ke semua warga. Saya sudah jelaskan ada aturan yang melarang karena penerima tidak boleh menerima bantuan lebih dari satu program. Untuk menjelaskan prihal ini kita dari RGM sudah memfasilitasi antara masyarakat dengan Reje dan aparatur kampung. Kita adakan bermusyawarah pada hari Sabtu kemarin di kantor desa. Kita panggil pendamping desa dari dinas sosial untuk menjelaskan aturan itu namun masyarakat tidak menerima ketentuan dan penjelasan pendamping dari dinas sosial. Karena tidak ada titik temu, saya upayakan untuk musyawarah kembali di kediaman saya. Juga tidak ada penyelesaian, masyarakat masih bersikeras untuk meminta bantuan itu dibagi ke semua masyarakat”. ” Karena musyawarah masih menemukan jalan buntu sehingga terjadilah unjuk rasa” ujar Hambali.
Unjuk rasa yang terjadi Selasa (9/6) di kantor Camat Lor Tawar berlangsung damai. Kedatangan masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu itu menuntut pemberhentian Reje Gunung.
Dasar tuntutan adalah tentang etika Reje yang dianggap tidak mencerminkan seorang pemimpin. Istri aparatur kampung disebutkan menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementrian sosial.
Para pengunjuk rasa menuding pemerintahan kampung Gunung Suku Rawe tidak transparan dalam mengelola anggaran dana desa dan dana untuk pemuda. Dalam penerima bantuan ada pegawai honorer yang memiliki SK juga menerima program bantuan.
Dipaparkan juga tentang pemberhentian anggota syariat Islam di kampung Gunung Suku Rawe tanpa pemberitahuan kepada yang bersangkutan. (MO/Erwin SAR)
