Langkat | METRO ONE – Bupati Langkat Terbit Rencana PA membantah keras semua tudingan negatif yang menyudutkan diri dan kinerjanya. Isu isu menyesatkan dimanfaatkan sejumlah masa melakukan demo di depan Gedung KPK RI beberapa waktu lalu. Ada aroma politis menyeruak, ada kepentingan segelintir yang coba nendulang di air keruh, ada konspirasi murahan.
Bantah keras itu disampaikan Bupati saat menerima audensi pengurus PWI Langkat di kediaman pribadinya Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Langkat (Kamis, 7/1/) pekan kemarin.
Menurut Bupati, sejumlah tuduhan yang ditujukan padanya itu hanyalah isapan jempol, by design dan tak tidak beralasan. Tudingan itu menyangkut fee proyek pembangunan Langkat, proyek fiktif saat menjabat ketua DPRD Langkat, suap lelang jabatan, tidak pernah menyetorkan pajak Perusahaan Kelapa Sawit ke Negara, serta dugaan Fee Dana BOS dari setoran Kepsek.
“Tidak pernah ada fee proyek, proyek fiktif maupun suap lelang jabatan. Termasuk dugaan fee dana BOS dari setoran Kepsek,” tegasnya.
Untuk tudingan dana BOS, Ia sudah memerintahkan Inspektur untuk memeriksa, jika memang ada temuan agar segera ditindak. Namun temuan itu tidak ada sama sekali. Kadis Pendidikan Langkat H. Saiful Abdi juga telah memberikan laporan dan klarifikasi, bahwa tidak ada pemotongan dana BOS. Tuduhan tidak bayar pajak perusahaan sawit, juga tidak benar, jika ada keterlambat itu sudah diurus oleh petugasnya.
“Perusahaan kelapa sawit itu, selalu bayar pajak, Direktur perusahaan bukan atas nama saya sejak jauh hari sebelum menjabat Bupati Langkat. Syarat untuk mencalonkan Bupati kan tidak boleh memimpin perusahaan” tegasnya.
Disisi lain soal tudingan dirinya dipecat/dibekukan dari jabatan ketua DPC F. SPTI -K. SPSI Kabupaten Langkat, Bupai menegaskan akan menempuh jalur hukum.
“Pemberitaan kepublik yang menyatakan saya dipecat dan mandat saya ilegal sebagai ketua DPC F. SPTI -K. SPSI Langkat, adalah pencemaran nama baik. Saya akan menempuh jalur hukum. Saat ini sedang menunggu hasil dari proses persidangan. Kita mengharapkan kepada semua pihak untuk sama- sama menunggu, dan jangan membuat kerusuhan. Jika pihak saya nantinya kalah, secara besar hati akan mengundurkan diri. Namun sebaliknya, jika saya menang secara hukum kami tidak akan pernah mundur. Bupati itu kan jabatan amanah rakyat, jadi jangan dikaitkan karena akan merugikan citra Pemkab. Sebab itulah, saya rasa sudah perlu untuk menempuh jalur hukum, guna membersihkan nama baik saya secara pribadi maupun pemerintahan” ujarnya. (SYAH)
