Medan | METRO ONE – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin angin sedang diterpa badai Tenggara. Bukan tidak mungkin, sejumlah dugaan praktek praktek korupsi yang ia lakoni bakal menyeretnya ke ranah hukum. Setidaknya kredibilitas selaku orang nomor satu di tanah Langkat bakal tercoreng. Aliansi Langkat bersatu marah, derap langkah aliansi ini lantang melangkah, bergerak ke gedung KPK di Jakarta, membongkar “daftar dosa” sang pimpinan.
Mulyadi pentolan Aliansi Langkat Bersatu yang dipercaya sebagai koordinator mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (2/2/2021) siang, (foto/dok MN).
Dalam siaran pers nya, Mulyadi datang ke gedung KPK bertujuan untuk menyerahkan bukti tambahan terkait dugaan korupsi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
“Hari ini kami datang ke KPK untuk menyampaikan surat susulan serta menyerahkan bukti tambahan. Ada 4 Dus Dokumen yang kami serahkan ke KPK terkait dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Langkat. Dugaan korupsi marak terjadi sejak dipimpin Terbit Rencana Perangin angin,” kata Mulyadi.
“Ya begini lah, kami lihat semenjak Terbit Rencana PA memimpin Kabupaten Langkat, sudah bukan rahasia umum persoalan dugaan korupsi, dimulai dari dugaan proyek fiktif, fee proyek, pemotongan dana bos, jual beli jabatan, serta dugaan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari galian C. Ada juga penggelapan pajak, keseluruhan dugaan itu tidak bisa ditolerir, itu hasil temuan temuan kami di lapangan,” tegas pria yang akrab disapa Mul ini.
Berkaitan dengan 4 Dus Dokumen yang diserahkan ke KPK, Mul menyampaikan bahwa sejumlah bukti itu didapat dari ASN di lingkungan pemerintahan dan anggota DPRD Kabupaten Langkat.
“Saya juga menyampaikan apresiasi yang sebesar besarnya untuk ASN dan anggota DPRD Kabupaten Langkat yang telah membantu kami dalam upaya melakukan bersih bersih di Kabupaten Langkat yang kita cintai,” tegas Mul sembari meminta kepada KPK agar segera turun ke Kabupaten Langkat untuk menindak lanjuti laporan serta tambahan bukti yang mereka serahkan.
“Kami Aliansi Langkat Bersatu bersama Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Sumatera Utara (KOMPAK SUMUT) dan juga Aliansi Medan Perantau, minta KPK segera turun ke Kabupaten Langkat. Lalu mengusut tuntas sejumlah dugaan korupsi yang kami duga melibatkan Bupati Langkat Terbit Rencana PA. Kami siap menjadi mitra KPK dalam mewujudkan Kabupaten Langkat yang bersih. Namun bila mana KPK tidak segera menindaklanti laporan dan bukti tambahan yang kami serahkan tadi, kami akan menggelar unjuk rasa di Depan KPK dan Istana Negara,” ujar Mulyadi tegas. Sekdakab Langkat dr. H Indra Salahudin, M.Kes.MM yang dikonfirmasi via pesan Washapp Rabu (3/2) pagi tak menjawab pesan yang dikirim hingga berita ini diturunkan. Pesan itu ia biarkan berceklis dua tanpa dibaca. Bagaimana kelanjutan kasus ini akan metro one ikuti terus. (MO/MudaNews/red)
