Majalengka | METRO ONE NEWS – DPN LKLH Beraudiensi ke Kantor Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) di Kab Kuningan dan Majalengka, Kamis (1/8/2024) sukses besar.
Kedatangan Tim DPN- LKLH diterima langsung oleh Kepala Balai TNGC bapak Tony Anwar,S,Hut,MT di kantornya yang didampingi oleh para Ka.Seksi dan staf.
Rombongan DPN LKLH yang beraudiensi itu dipimpin Irmansyah selaku Direktur Eksekutif LKLH yang didampingi Zulham Efendi selaku Ketua LKLH Kabupaten Langkat,serta DPD LKLH Kabupaten .Kuningan/Majalengka yakni Kang Deden Sutisna beserta staf.
Dalam giat audensi yang penuh dengan rasa keakrapan dua belah pihak tersebut Kepala Balai TNGC menyambut baik kunjungan LKLH dan memberikan arahan bahwa kegiatan masyarakat yang telah terbangun dalam kawasan hutan telah memiliki perijinan dengan legalitas Jasling(Jasa Lingkungan ) dari BTNGC yang sebelumnya merupakan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).
Dalam kesempatan itu pula Irmansyah mengatakan kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil survey dan identifikasi lapangan pada Kawasam Hutan Konservasi di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) di Kab.Kuningan dan Kab.Majalengka Prov.Jawa Barat Pada Bulan Juli/Agustus 2024 yang akan datang.
Adapun sebagai dasar pelaksanaan Audiensi ini adalah Surat Sekretaris Jenderal kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan No.S.45/SETJEN/ROKUM/KUM.0.1 /B/2/ 2024 Tanggal 1 Februari 2024 perihal Tanggapan atas Surat Dewan Pengurus Nasional Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup No.202/DPN-LKLH/SH/XII/2023 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal DPN LKLH dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mulai dari Bagian I s/d Bagian 22 tentang Data dan Informasi kegiatan Usaha yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki perijinan di Bidang Kehutanan ,papar Irmansyah selaku Dir. LKLH Pusat itu.
Lebih lanjut Deden Sutisna sebagai perwakilan masyarakat juga pengurus DPD LKLH Kab.Kuningan meminta kepada Balai TNGC agar dapat memfasilitasi tercittanya kerja sama LKLH dengan Balai TNGC dalam bentuk Kemitraan Konservasi yang pada intinya dapat mempertahankan aspek ekologi konservasi serta peningkatan perekonomian masyarakat sekitar Kawasan Konservasi.bersama DPN LKLH pusat dengan DPD LKLH Kab.Kuningan/Majalengka Bersama DPD LKLH Langkat Sumut
LKLH Survey di Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai di Kab.Kuningan dan Kab.majalengka Prov.Jawa Barat
Survey dilaksnakan oleh Direktur Eksekutif LKLH Irmansyah Bersama anggota Zulham Efendi yang didampingi oleh Pengurus Daerah LKLH Kab.Kuningan/Majalengka Deden Sutisna.
Survey dilaksanakan pada tgl 1 Agustus s/d 6 Agustus 2024 sebagaimana surat pemberitahuan yang disampaikan DPN LKLH ke Dirjen KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang diterima oleh Biro Hukum Setjen LHK RI No. 121/DPN-LKLH/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Pemberitahuan Kunjungan Lapangan di Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai.
Adapun tujuan dari Survey dan Identifikasi lapangan ini adalah untuk megidentifikasi kegiatan usaha yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki perijinan dibidang kehutanan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Kegiatan Terbangun dalam Kawasan Hutan Konservasi dan mempertahankan keberadaan dan menjaga fungsi Hutan Konservasi secara optimal,mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kawasan Hutan Konservasi ,melaksanakan penguatan fungsi dan tata Kelola Hutan Konservasi serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayatinya diperlukan adanya Kegiatan Kemitraan Konservasi.
Dalam kesempatan tersebut Pengurus DPD LKLH Kab.Kuningan/Majalengka Deden Sutisma menambahkan, dengan adanya kemitraan Konservasi bagi masyarakat sekitar TN-GC (Taman Nasional Gunung Ciremai) yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup .peningkatan perekonomian masyarakat dengan tetap menjaga kelangsungan kehidupan konservasi, menjaga fungsi ekologi sebagai penyangga kehidupan
DPD LKLH Kuningan/Majalengka berharap adanya dukungan dan fasilitasi dari Pengelala Balai TNGC dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen KSDAE untuk menjalin kerja sama melalui Kemitraan Konservasi (tim)
