Tanah Karo | METRO ONE NEWS – Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran DPRD Karo yang dilaporkan ke Kejati Sumatera Utara, menggelinding kencang. Sejak dilaporkan masyarakat peduli ke lembaga Kejaksaan Tinggi Sumut pada Rabu (11/12/24) pekan kemarin, metro one news mengikuti progresnya.
“Jumat nanti dicek dulu ya bang” kata Kejati Sumatera Utara melalui Asisten Pidana Khusus Mutaqqin Harahap SH,MH yang dikonfirmasi Metro One News melalui pesan WhatsApp, Rabu (25/12/24) sekira pukul 11.25 WIB.
Usai menjawab pesan konfirmasi, Aspidsus kembali menghubungi Metro One News memperjelas jawabannya. “Sabar ya bang, hari Jumat nanti akan kami sampaikan, berhubung hari ini hari libur Natal” mohon bersabar” ujar Harahap.
Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, dugaan merugikan uang Negara itu sudah dilaporkan ke kejaksaan tinggi Sumatera utara. Tidak tertutup kemungkinan oknum oknum yang terlibat bakal diperiksa.
Laporan yang disampaikan itu diterima pegawai pelayanan satu pintu kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Rabu tanggal 11 desember 2024 pekan kemarin. Laporan terkait dugaan terjadinya penyimpangan didalam pengelolaan keuangan negara pada periode kepemimpinan DPRD Karo tahun 2019 hingga tahun 2024.
Pemerhati pembangunan di Kabupaten Karo saat diminta tanggapan dari beberapa media mengaku sangat prihatin atas dugaan itu. “Tidak mungkin barang milik negara tidak pernah dianggarkan untuk dana perawatan. Terlebih lebih gedung itu adalah lambang kehormatan untuk kabupaten Karo. Dengan kondisi gedung seperti itu sudah mencerminkan kualitas pimpinan lembaga legislatif itu sendiri. Itu juga sudah membuktikan bahwa pengelolaan anggaran pada sekretariat DPRD Kabupaten Karo tidaklah sehat, perlu segera penanganan yang khusus.
Sebagai masyarakat kabupaten Karo kita juga harus mendukung pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk dapat sesegera mungkin melakukan penyelidikan. Tujuannya untuk menyelamatkan keuangan negara dari oknum oknum nakal yang merampas hak barang milik negara” ujar warga di Kabanjahe (16/12/2024)
Sejalan dengan itu sejumlah praktisi hukum dan elemen LSM Sumatera Utara mulai berteriak, mengaku akan terus mengawal kasus dugaan penyalahgunaan wewenang ini. Bagaimana kelanjutan dugaan penyelewengan anggaran di lembaga terhormat itu, metro one news akan mengikutinya terus. (Econ)
